Bakureh di Negeri Dhewe, Foya-Foya di Negeri Orang

“Warga asing segera bisa miliki properti. PP kepemilikan rampung tahun ini.” Demikian judul berita yang saya baca di harian Tribun terbitan 11 Januari 2010. Masih menurut koran itu saat ini pemerintah sedang menyiapkan peraturan pemerintah terkait kepemilikan properti komersial oleh warga negara asing. Jika PP ini bisa diwujudkan akan membuka banyak lapangan kerja. Tidak hanya di industri properti itu sendiri, tetapi juga di industri bahan bangunan dan industri pendukungnya. Bahkan menurut para praktisi properti kalau PP kepemilikan properti oleh orang asing ini jadi terlaksana, maka akan memberikan multiplier effect bagi perekonomian nasional. Benarkah begitu?

Sebenarnya  ini sudah berjalan lama, bahwa pihak asing baik perorangan maupun berbentuk badan hukum memiliki properti secara private melalui pihak ketiga di bumi tercinta ini. Cuma kayaknya pemerintah, ya, begitu deh, kura-kura dalam perahu. Jadi secara de facto propert itu dimiliki pihak asing, tapi secara de jure dimiliki oleh warga Negara Indonesia. Properti seperti ini biasanya banyak ditemui di daerah tujuan wisata yang ramai dikunjungi secara reguler. Misalnya ramai dikunjungi ketika musim dingin atau musim panas. Di pulau Dewata banyak dijumpai vila, rumah mewah, atau tempat usaha yang sudah dimiliki warga negara asing, tapi surat-menyurat atau urusan legalnya atas nama warga negara Indonesia. Kalau ente sempat dolan-dolan ke Batam dan sekitarnya, coba tanyain ke penjaga rumah-rumah mewah atau vila yang banyak bertebaran disana, siapa pemilik properti itu. Banyak sekali yang sudah dimiliki oleh warga negara Singapura. Di kota-kota besar seperti Jakarta, misalnya, mungkin juga tidak sedikit properti yang dimiliki oleh warga negara asing. Kecolongankah pihak pemerintah? Ya, nggaklah. Kaki tangan alias pegawai pemerintah kan banyak yang mengawasi dan memantau perpindahan kepemilikan properti, bahkan sampai tingkat kelurahan. Setiap ada perpindahan kepemilikan properti harusnya ada hak negara yang harus dibayar dalam bentuk pajak dan retribusi. Lha, wong balik nama motor butut aja ada pajaknya, kok. Masa properti yang mahal begitu gak kena pajak?

Dan bukankah setiap tahun tanah dan bangunan harus bayar pajak ke negara. Dari data yang disampaikan harusnya sudah tahu properti itu dimiliki wni atau oleh asing. Bukankah tidak logis vila yang berharga miliaran rupiah dalam dokumen legal ditemukan atas nama wni yang setelah ditelusuri ternyata sang pemilik hanyalah seorang penunggu vila yang punya pekerjaan sebagai petani penggarap. Kalau aparat terkait jeli, punya perhatian dan merasa punya kewajiban untuk berbuat terbaik untuk profesinya, apalagi ingin berbuat sesuatu buat negeri ini, maka dengan sangat mudah melacak kepemilikan properti itu.  Atau kasusnya begini. Ujug-ujug ALRIS memiliki rumah mewah di Pantai Indah Kapuk. Harga rumah beserta tanahnya sekitar 10 miliar rupiah. Sewaktu tiba saatnya untuk membayar pajak bumi dan bangunan sepantasnya aparat pajak perhatikan, bahkan bisa curiga. Ini OKB dari mana, apa dia seorang pengusaha sukses; komisaris berbagai perusahaan; birokrat eselon satu di departemen; jenderal di tentara atau kepolisian; profesional terkenal yang memimpin perusahaan raksasa; orang kebagian warisan triliunan rupiah atau menang lotere yang diadakan di kulon? Dari kesemua itu ternyata ALRIS tidak bisa dimasukkan kedalam salah satu  kategori yang disebutkan. Diselidiki, faktanya, ALRIS hanyalah seorang pekerja gado-gado, artinya bekerja apa saja, dan seorang blogger narsis. Ya, begitu deh, ngeblog hanya untuk menunjukkan egonya : orang lain bisa bikin buku bagus, gue juga bisa bikin posting. Intinya sama-sama menulis, begitulah nalarnya yang jongkok.  Lalu aparat negara melakukan penyelidikan lagi, diketahuilah bahwa ALRIS juga tidak melakukan money laundering maupun dapat komisi dari insider trading atau dapat dana talangan bank century. Ternyata setelah diadakan penyelidikan lebih mendalam terbongkar juga kalau properti mewah itu sebenarnya milik seorang bule turunan Qatar yang tinggal di Swedia. Si bule arab ini menjadikan ALRIS sebagai kuda troya untuk menguasai dan memiliki properti mewah itu secara de facto. Sementara urusan legal dan perpajakan dipakailah ALRIS sebagai kuda tunggangan yang memang dibayar untuk itu.

Nah, sidang pembaca yang budiman dan budiwati, dari dua kasus sederhana diatas gampang sekali ternyata menelusuri kepemilikan properti. Tapi memang tidak semua kasus sesederhana dan semudah itu untuk ditelusuri. Kadang sang pemilik warga negara asing sengaja membikin ribet soal urusan legal dan surat-menyurat kepemilikan supaya sulit ditelusuri. Dan kaki tangan pemerintah biasanya juga gak mau pusing soal kepemilikan, selama rajin bayar pajak dan retribusi resmi maupun retribusi siluman. Ya, gak, coy!

Kembali ke soal kepemilikan properti oleh asing ini, menurut bapak menteri yang mengurusi perumahan, akan ada tambahan pendapatan tiga miliar dolar AS atau setara 30 triliun rupiah per tahun (kurs 1 dolar sebesar 10,000 rupiah). Potensinya bahkan sampai enam miliar dolar AS per tahun. Tentunya kran kepemilikan ini kalau dibuka akan ada kekhawatiran, bahwa pihak asing akan mendominasi kepemilikan properti di kota-kota besar dan kota satelitnya yang banyak terdapat industri. Juga di daerah tujuan wisata yang banyak dikunjungi turis asing ditenggarai berpotensi, terutama properti premium, untuk dikuasai pihak asing.

Kalau aturan kepemilikan ini dibuat tanpa syarat ketat dan tanpa rule yang clear alias multi tafsir, jelas kecemasan banyak kalangan ini akan jadi kenyataan dikemudian hari setelah PP itu berlaku. Untuk menghindari hal itu, kita berharap seandainya PP kepemilikan asing atas properti itu jadi dibuat, pemerintah membuat batasan kepemilikan. Misalnya yang boleh dimiliki warga negara asing hanyalah properti minimal senilai 250,000 dolar AS, juga jumlah unit-nya dibatasi atas nama kepemilikan satu orang. Pembatasan nilai properti yang boleh dimiliki diperlukan supaya ada saringan yang bermanfaat, bahwa yang membeli properti itu bener-bener yang punya duit dan properti yang dijual memang punya “nilai.” Ya, yang mahal, dong, kalo mau jual ke orang asing. Aturan pembatas jumlah unit juga diperlukan supaya tidak terjadi penumpukan asset disatu tangan dan menghindari monopoli.

Jika potensi yang sangat besar ini kita gali dan dimanfaatkan tentu multiplier effect yang terjadi sangat signifikan bagi perekonomian nasional. Andaikan PP itu keluar dan di tahun pertama ada tambahan pendapatan negara tiga miliar dolar AS. Dari transaksi kepemilikan properti oleh asing ini kita ambil nilai multiplier effect 80% dari nilai transaksi, maka terjadi kegiatan ekonomi sebagai nilai tambah sebesar 2.4 miliar dolar AS. *wow…coba lima persen dari uang itu masuk rekening ALRIS, dipastikan anak-anak jalanan yang diasuh babeh baikuni akan berpindah tangan pengasuhannya ke panti asuhan yang dimiliki oleh ALRIS. Tidak akan terjadi sodomi dan kasus mutilasi, yang banyak mungkin soto mie, :)*

Ngomong-ngomong, nih, masalah properti di kawasan Asean harga properti di Negara tercinta ini termasuk yang murah. Kita bandingkan. Kata Jopy Rusli, salah satu petinggi PT. Lippo Karawaci Tbk, harga properti di Malaysia 1,424 dolar AS per meter persegi, di Singapura 11,324 dollar AS per meter persegi. Sementara di Indonesia hanya 1,287 dolar AS per meter persegi, alias hanya 11.37% dari harga properti di negeri ber-icon singa itu untuk satuan yang sama. Kok, mahal harga properti di Singapura? Ya, jelas mahal tho, mas. Lha, wong untuk nguruk laut bikin daratan dia datangin pasir laut dari Bangka/Belitong, kayunya ditebang dari Sumatera atau Kalimantan, semennya import dari Padang. Ya, make semen Padang, bro. Tenaga kerjanya untuk membangun pakai TKI, jadi wajar mahal, tho. *analisa asal mikir cara Alris*  Di Singapura orang asing hanya boleh membeli apartemen, sedangkan pembelian rumah tinggal dilarang. Dan ini lucunya, *sebenarnya gak lucu, tapi menyedihkan* pembeli properti komersial di Singapura adalah orang kaya dari Indonesia dan China. Begitulah anomalinya. Sementara pemerintah negara masing-masing berupaya sekuat tenaga menarik modal dari luar, warga negaranya pamer kekayaan di luar. Orang macam begini sungguh t  e  r  l  a  l  u kata bang Rhoma Irama. Kurang rasa nasionalisme. Bakureh di negeri dhewe, menghamburkan duit dan foya-foya di negeri orang.  “Duit tidak mengenal nasionalisme, coy,” kata nurani saya. “Dimana tempat dia bisa berkembang dan menguntungkan duit akan nemplok disana,” nurani saya masih ngoceh. Dengan terpaksa saya mengiyakan kata nurani saya.

keterangan: foto diatas adalah stadion terapung yang ada di negeri tetangga, tepatnya di Singapura. Bayangin kalo stadion itu ada di teluk Jakarta, habis pertandingan sepakbola kira-kira berapa korban yang mati kecebur ke laut setelah tawuran antar suporter.

Iklan