Bodong

Istilah bodong biasa dikaitkan dengan suatu barang yang tidak dilengkapi dengan surat-menyurat yang sah.  Suatu barang dikatakan bodong lazimnya tidak diminati oleh pembeli yang waras. Kalaupun ada yang nekad membeli barang bodong pasti niatnya membeli barang itu untuk mengambil suatu keuntungan.

Bagaimana status seseorang yang menduduki suatu jabatan yang teramat penting di negeri ini tanpa dilengkapi landasan hukum yang sah? Apakah dia berhak menduduki dan menyandang predikat jabatannya itu? Menurut pendapat pribadi saya, yang bukan sarjana hukum, kalau orang menduduki suatu jabatan tanpa landasan hukum yang jelas,  maka dia tidak sah menduduki jabatan itu. Mendapat sebutan jabatannya saja tidak berhak apalagi mengaku-ngaku sebagai sebagai pejabatnya. Kalau begitu ya, bolehlah disebut bodong, atau kalau tidak abu-abu. Tidak mungkin jabatan suatu institusi negara harus disamakan dengan dunia preman yang berlandaskan ucapan sang bos. Asal sudah keluar perintah lisan sang bos maka sianak buah resmi menyandang jabatan yang diperintahkan sang bos. Bakalan tidak ada yang berani membantah, apalagi mempertanyakan hasil fit and proper test segala. Dunia preman, coy!

Kalau untuk menduduki jabatan institusi negara tentuk tidak harus disamakan dengan organisasi preman. Tidak harus begitu bukan? Harus punya tata tertib, punya standar tertentu dan yang penting ada payung hukumnya. Kalau cuma perintah lisan, lalu seseorang bisa menduduki jabatan tertentu,  bisa kacau negara.  Lha, negara tidak ada aturan, pasti kacau. Nanti banyak orang mengaku-ngaku pejabat dan menduduki jabatan tertentu tanpa ada aturan main, hanya berdasarkan perintah lisan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pernyataan Yusril Ihza Mahendra, yang mempersoalkan keabsahan jabatan Hendarman Supandji sebagai jaksa agung menarik untuk disimak dan dicermati. Bagi saya pribadi ini menyangkut dengan satu kata: BODONG.

Sebagaimana diketahui Yusril Ihza Mahendra bukanlah sarjana teknik lalu memangku jabatan dibidang hukum. Diketahui orang banyak kalau dia adalah guru besar hukum tata negara. Untuk sampai ke tingkat mendapatkan predikat guru besar hukum tata negara tentu dia sudah melalui pendidikan dan memenuhi persyarat yang ditentukan oleh institusi yang memberikan gelar dia sebagai guru besar. Kalau anda tidak percaya omongan saya, tanya saja lembaga ini mengenai benar apa tidak Yusril Ihza Mahendra guru besar hukum tata negara.

Menyangkut kredibilitas jabatan yang diemban oleh Hendarman Supandji, bahkan ketua Mahkamah Konstitusi , Mahfud MD, mengakui jabatan itu memang bermasalah terkait dengan administrasi hukum. “Ada problem hukum dalam jabatan Pak Hendarman. Kalau menurut UU Kejaksaan, Jaksa Agung itu adalah jaksa karir, maka Pak Hendarman harus sudah pensiun karena usia,” kata Mahfud MD sebagaimana dimuat korat Berita Kota, 3 Juli 2010. “Menurut UU Kementerian, Jaksa Agung itu pejabat setingkat menteri, seperti Kapolri dan Panglima TNI. Memang, jabatan setingkat menteri itu tidak ada pensiun. Masalahnya kalau Hendarman Supandji, sebagai Jaksa Agung diangkat seperti menteri , harus diangkat lagi dengan SK pengangkatan dalam kabinet,” ungkap Mahfud MD. Nah, kawan, seorang Ketua Mahkamah Konstitusi saja sudah mengakui ada problem dalam jabatan yang diemban oleh Jaksa Agung sekarang.

Mahkamah Konstitusi bukanlah lembaga main-main. Lembaga ini berhak dan berwenang membatalkan hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif lain. Sudah banyak aturan hukum berbentuk perda isinya ngawur yang dibatalkan oleh lembaga terhormat ini. Semoga nanti keputusan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi terkait uji materi pasal 19 dan pasal 22 UU Kejaksaan yang diajukan Yusril Ihza Mahendra dapat memberikan pencerahan kepada kita yang buta akan mengartikan pasal itu. Sekadar diketahui, mantan Menteri Hukum dan HAM itu mengajukan uji materi pasal 19 dan 22 UU Kejaksaan dihubungkan dengan Pasal 1 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagaimana tertuang dalam Keppres 187/M tahun 2004; Kepres 31/P tahun 2007; dan Kepres 83/P tahun 2009.

Ada dasar hukumnya yang dijadikan landasan untuk mengatakan bahwa Hendarman Supandji adalah sah sebagai Jaksa Agung, sebagaimana yang sering dikatakan oleh Menteri Sekretaris Kabinet, Sudi Silalahi. Beliau mengatakan landasannya adalah UU Kementerian Negara. Saya tidak menemukan satupun kata Kejaksaan dalam UU Kementerian Negara itu. Saya yakin tidak ada kesalahan menyalin oleh Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Negara RI, Wisnu Setiawan. Saya sudah membaca undang-undang itu sebelum tulisan ini saya posting.  Disini saya buatkan link undang-undang yang dimaksud, tinggal anda klik ini.

Tulisan ini tidak bermaksud untuk memihak kepada Yusril Ihza Mahendra tersangkut dia ditetapkan sebagai tersangka kasus sisminbakum. Tidak ada untung atau ruginya bagi saya dia dijadikan tersangka. Dia dihukum, saya tidak rugi, dia bebas murni saya juga tidak beruntung. Begitupun dengan Hendarman Supandji, dia sah sebagai Jaksa Agung saya tidak untung, apalagi dia tidak sah sebagai Jaksa Agung saya juga tidak rugi. Tulisan ini hanya ekspresi dari olah pikir, ternyata saya bisa juga bikin tulisan walau tidak ada mood. Nunggu mood kapan jadinya tulisan, sampai datang lebaran kuda juga tidak bakalan ada tulisan baru di blog saya ini, hehehe…

Para blogger, selamat menulis. Kalau mau menulis jangan tunggu mood, menulis, ya, tulis saja. Semoga anda semua nanti bisa menghasilkan tulisan hebat seperti novelis yang saya kagumi ini, Andrea Hirata. Btw, saya belum bisa beli novel terbaru Andrea Hirata karena memang belum ada dana buat membelinya. Maklum profesi pengacara (pengangguran banyak acara) ternyata banyak mendatangkan mudarat daripada manfaatnya. Ada yang mau nyumbang novel itu? Saya tunggu dengan tangan terbuka dan hati cerah, secerah pagi ini menyambut Jakarta.